Politisi Ini Janjikan Deportasi Massal Migran Jika Partai Reform UK Berkuasa di Inggris

GLOBAL HISTORY — London – Mantan tokoh kampanye Brexit, Nigel Farage, mengemukakan rencana kontroversial berupa deportasi massal terhadap para migran yang menyeberangi Selat Inggris dengan perahu kecil.

Menurutnya, hal ini bisa terjadi jika partainya Reform UK berhasil membentuk pemerintahan berikutnya, dikutip dari laman Japan Today, Minggu (24/8/2025).

Dalam wawancara dengan The Times, Farage menegaskan bahwa Inggris harus keluar dari Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Ia juga berjanji menandatangani perjanjian dengan negara-negara asal utama migran, seperti Afghanistan dan Eritrea, untuk memulangkan mereka yang masuk secara ilegal.

“Kita bisa bersikap ramah kepada orang lain dan negara lain, atau kita bisa bersikap sangat keras. Trump sudah membuktikan itu dengan sangat jelas,” ujarnya, merujuk pada kebijakan keras mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Klaim Ancaman terhadap Warga Inggris

Ketika ditanya soal risiko pencari suaka yang mungkin menghadapi penyiksaan atau ancaman kematian jika dipulangkan ke negara dengan catatan HAM buruk, Farage mengatakan bahwa kekhawatirannya lebih tertuju pada keselamatan warga Inggris.

“Saya tidak bisa bertanggung jawab atas rezim despotik di seluruh dunia. Tapi saya bisa bertanggung jawab atas keselamatan perempuan dan anak-anak perempuan di jalanan kita,” tegasnya.

Dalam beberapa pekan terakhir, Inggris menyaksikan protes kecil di luar hotel-hotel yang menampung pencari suaka. Aksi itu dipicu kekhawatiran publik, terutama setelah sejumlah migran didakwa dalam kasus kekerasan seksual.

Reform UK Raih Posisi Atas

Survei terbaru menunjukkan isu imigrasi dan suaka kini menjadi perhatian utama masyarakat, bahkan menggeser isu ekonomi. Reform UK—yang berhasil meraih lima kursi dalam pemilu tahun lalu—belakangan menempati posisi atas dalam jajak pendapat niat pemilih.

Sepanjang tahun lalu, sekitar 37.000 orang, mayoritas berasal dari Afghanistan, Suriah, Iran, Vietnam, dan Eritrea, menyeberangi Selat Inggris dari Prancis dengan perahu kecil. Angka ini naik seperempat dibandingkan tahun 2023 dan menyumbang 9 persen dari total migrasi bersih.

Menurut analisis Universitas Oxford, dua pertiga dari mereka yang datang dengan perahu kecil berhasil memperoleh status suaka, sementara hanya 3 persen yang dideportasi.

Rencana Fasilitas Penampungan dan Deportasi Massal

Farage berjanji akan menghapus hak untuk mengajukan klaim suaka maupun menentang deportasi bagi mereka yang masuk dengan perahu kecil. Ia menilai situasi saat ini sudah merupakan “darurat nasional” sehingga perlu mengganti undang-undang HAM dan keluar dari perjanjian pengungsi internasional.

“Tujuan undang-undang ini adalah deportasi massal,” katanya, sambil menyebut krisis migrasi sebagai pemicu utama kemarahan publik.

Menurut laporan The Times, Farage juga merencanakan pembangunan fasilitas penampungan bagi 24.000 migran di bekas pangkalan udara dengan biaya 2,5 miliar pound (sekitar Rp55 triliun). Ia bahkan membayangkan lima penerbangan deportasi setiap hari, dengan target total deportasi mencapai ratusan ribu orang.

Jika rencana itu gagal, para pencari suaka bisa ditahan di Pulau Ascension, wilayah Inggris di Atlantik Selatan, sebagai langkah simbolis untuk mengirim pesan keras, tambah Farage.